A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti materi pada
pertemuan ke-5 ini mahasiswa mampu mengetahui
berbagai macam aplikasi komputer yang banyak digunakan berbagai instansi
pemerintah, termasuk fungsi dan kegunaannya.
B. URAIAN MATERI
1. E-government
Pesatnya perkembangan teknologi
internet sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat. Hadirnya teknologi
internet semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai macam aktifitas.
Bidang pemerintahan dalam hal ini
pemerintah sudah menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengenal
dan terutama pemanfaatan teknologi dibuat guna melayani masyarakat secara luas.
Dengan menggunakan teknologi sebagai alat pengolahan data, pemerintah dapat
mengolah data seperti data penduduk, kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya.
Pemerintah menggunakan komputer untuk menangani masalah administrasi.
Berbagai usaha dilakukan
pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan diberbagai sektor. Pemerintah
tidak ingin ketinggalan untuk memanfaatkan perkembangan komputer cukup
signifikan. Pemanfaatan media komputer pada pemerintahan sangatlah mempengaruhi
kinerja dalam pengolahan data-data.
E-government merupakan aplikasi
yang diluncurkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara online. Aplikasi
ini memungkinkan pelayanan publik terjadi begitu intens karena bersifat online.
Penyederhanaan birokrasi terjadi karena untuk menyampaikan ide, keluhan
masyarakat tidak harus mengantri. Terjadinya komunikasi yang dilakukan pada
warga dengan pemerintah ataupun sebaliknya, adanya peningkatan efisiensi pada
suatu organisasi, tentunya dapat menghemat pembayaran pajak. Layanan public
online merupakan salah satu hasil dari penerapan e-government. Masyarakat
dengan mudahnya melaporkan suatu keluhan ataupun keresahan yang terjadi pada
lingkungan.
Sejak tahun 1995 e-government
sudah mulai diterapkan contohnya Bina Graha Net yang berada di Istana Negara,
lalu muncullah website instalasi kepemerintahan. Inpres Nomor 3 Tahun 2003
adalah awal dari peningkatan perkembangan e-government. E-government meningkat
secara signifikan tidak hanya pada pemerintahan pusat namun pemerintahan daerah
saat ini sudah mulai menggunakannya.
a.
Definisi E-government
E-government dapat didefinisikan
sebagai pelayanan pemerintahan yang menggunaan teknologi digital dengan tujuan
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan.
b.
Manfaat E-government
1)
Memberikan kualitas dalam bentuk pelayan kepada
masyarakat.
2)
Sebagai sarana keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga
bisa dijadikan sebagai faktor pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya
pemerintah tersebut dapat bekerja tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya.
3)
Menghemat biaya administrasi.
4)
Pemerintahan dapat menjawab serta mencari solusi untuk
berbagai permasalahan yang dihadapi.
c.
Maksud serta tujuan dari peningkatan E-government
Tujuannya adalah untuk
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas terkait proses administrasi
Negara atau keperluan lain-lain. Dalam
rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan
yang akan tercapai :
1)
Kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi karena
adanya penjaringan informasi kepada layanan publik yang berkualitas.
2)
Peningkatan perekonomian tentunya harus adanya hubungan
interaktif kepada seluruh pedagang ataupun di dalam dunia bisnis.
3)
Terdapat fasilitas yang mendukung untuk terjadinya
dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.
4) Transaksi serta
layanan antara lembaga pemerintahan yang transparansi.
2. Pemicu Utama
E-government
Negara Indonesia terhitung
terlambat dalam menerapkan dan mengembangkan bentuk pelayanan e-government ini
dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :
a.
Besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
b.
Sistem administrasi sedang dalam proses
pengembangan.
Perkembangan aplikasi di negara
maju sangat cepat. Cepatnya perkembangan aplikasi komputer tersebut sudah mulai
menimbulkan masalah untuk negara-negara tersebut sehingga hal tersebut merupaka
hal serius sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut.
Berbeda dengan Indonesia yang perkembangannya cukup pelan dan belum menimbulkan
masalah yang butuh penanganan khusus.
Pemicu utama perkembangan
e-government menurut sejarahnya ada tiga konsep, yaitu :
a. Era globalisasi yang berkembang dengan pesat
banyaknya isu-isu yang muncul pada masyarakat diantaranya seperti perdagangan
bebas bea cukai, hak asasi manusia, pasar terbuka dan masih banyak lagi lainnya
dan itu merupakan hal yang harus sangat diperhatikan pemerintah pusat dimana
pemerintah pusat harus benar-benar mengontrol setiap isu yang ada. Pemerintah
Tentunya harus mengambil reposisi dalam sebuah negara, dari mulai yang internal
dikepemerintahan maupun pada masyarakat dimana pemerintah harus benar-benar
memperhatikan semua aspek pada masyarakat.
b.
Akibat kemajuan pada teknologi tentunya sangat
dengan mudah data dan informasi dapat diakses masyarakat di seluruh belahan
dunia, hanya butuh beberapa detik untuk mengakses sebuat data atau informasi
yang ada. Peranan pemerintah untuk mengatur bagaimana menyikapi dalam melayani
masyarakat, dikarenakan secara tidak langsung masyarakat yang mengambil alih.
c. Peningkatan pada kualiats pola pikir atau
kegiatan masyarakat dimana dunia industri memerlukan tenaga yang lebih mengerti
teknologi terbaru dari mesinnya. Pada kinerja di sektor swasta percepatan
kemajuan terbilang lebih lambat, sehingga masyarakat tahu adanya sebuah ketidak
sejajaran pada sistem palayanan. Secara tidak langsung masyarakat menghimbau
kepada pemerintah bagaimana caranya agar dapat meningkatkan kinerjanya.
Ketiga aspek tersebut merupakan
tekanan yang dilakukan oleh masyarakat pada pemerintah agar dapat memperbaiki
kinerjanya yang lebih signifikan, dengan adanya teknologi.
3. Strategi Pengembangan
E-government
Strategi pada e-government dikerjakan dalam 6 strategi, diantaranya :
Beberapa contoh aplikasi yang
menunjang administrasi pemerintah dan sukses memberikan pelayanan maupun
informasi yang berguna bagi masyarakat, antara lain :
a.
mCity
Aplikasi mCity adalah sebuah
aplikasi mengenai informasi suatu kota yang bisa diakses melalui smartphone. Wisatawan dapat mencari tahu
tentang kota tujuan dengan bantuan aplikasi mCity. Singkatnya, aplikasi ini
dapat diartikan sebagai penunjuk jalan serta pemberi informasi mengenai suatu
kota. Informasi lengkap mengenai kota tersebut seperti info tentang kuliner,
tempat wisata, hingga penginapan.
Gambar 5.1 Aplikasi mCity
b.
Qlue
Aplikasi yang digunakan oleh
pemerintah di DKI Jakarta yang diluncurkan pada desember 2014. Aplikasi ini
memudahkan masyarakat untuk menginformasikan kerusakan fasilitas, keluhan dan
sebagainya. Selain itu masyarakat dapat mengupload foto jika ada masalah yang
terjadi di suatu lingkungan masyarakat tersebut berada.
Gambar 5.2 Aplikasi Qlue
c.
Lapor!
Aplikasi Lapor! merupakan sarana
untuk menyampaikan aspirasi serta pengaduan dari masyarakat yang berbasis media
sosial. Proses penanganan keluhan pada aplikasi ini dapat dipantau dan diawasi
oleh publik. Selain untuk menyampaikan laporan, aplikasi ini juga terdapat
fitur dialog virtual antara pemerintah dan masyarakat.
Gambar 5.3 Aplikasi Lapor!
d.
Info BMKG
Aplikasi ini dibuat dan digunakan
oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Pada aplikasi ini
kita bisa melihat perkiraan cuaca, analisis iklim, dan informasi terjadinya
gempa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Aplikasi ini juga akan
memberikan notifikasi jika gempa yang terjadi berpotensi tsunami. Aplikasi
inipun memuat press release jika ada himbauan ataupun pernyataan resmi dari
pihak BMKG.
Gambar 5.4 Aplikasi BMKG
e.
BPOM Mobile
Aplikasi ini dibuat dan digunakan
oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dalam keterangannya di Playstore,
pada aplikasi ini masyarakat bisa mengecek suatu produk menggunakan Kode QPR
ataupun Kode Batang. Dalam aplikasi ini masyarakat bisa juga menyampaikan aduan
terhadap suatu produk kepada BPOM.
Gambar 5.5 Aplikasi BPOM
4. Tugas Humas
Pemerintah
Transparansi dalam memberikan
informasi kepada masyarakat merupakan
faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga.
Transparansi dalam menjalankan fungsi sebuah lembaga serta transparan dalam
memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting karena masyarakat berhak
untuk mengetahui suatu kebenaran. Sebagai jembatan informasi antara suatu
lembaga dengan masyarakat maupun antara lembaga, posisi humas suatu lebaga di
pemerintahan sangatlah penting. Beberapa tugas penting humas suatu lembaga
menurut yang dikutip oleh Amalia (2012):
a. Menurut Ardianto, E. (2011:239) menjelaskan
bahwa kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan kegiatan utama
pemerintah. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pemerintah
harus memiliki birokrasi yang sederhana.
b.
Menurut Cutlip.C
dan Broom (2007:468) praktisi humas pemerintah memiliki tugas utama
yakni memberikan informasi. Harus diingatkan juga bahwa dalam sistem politik
harus mampu memberi jarak (membatasi) peran khusus.
Joice J Gordon mengartikan humas
seharusnya berperan khusus yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan
hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Berikut tugas humas
yang dijelaskan Gordon:
a. Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada
konstituen tentang agenda kepemerintahan.
b. Memastikan bahwa adanya suatu kerjasama yang aktif di
dalam sebuah program kepemerintahan dan adanya kewajiban untuk mematuhi
kebijakan.
c. Memajukan dan mendorong masyarakat agar dapat mendukung
kebijakan serta program pemerintah.
d.
Dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
pemerintah.
5. Isu sosial dan masalah
Berikut ini adalah beberapa isu
sosial dan masalah yang muncul dari penerapan sistem eGovernment.
a. Semakin bebasnya dalam hal akses situs pemerintah,
dapat menimbulkan cyber crime sehingga dapat merusak sistem komputer pada
e-government.
b. Semakin berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial
antara admin pemerintah dengan masyarakat.
c.
Kurangnya pengetahuan atara masyarakat satu dengan yang
lainnya dalam penggunaan e-government, karena kurangnya sosialisasi yang
dilakukan kepada masyarakat luas.
d.
Kurangnya pelayanan yang diberika, karena sistem
manajemen atau proses kerja dalam hal kesiapan prosedur dan peraturan masih
membatasi SDM.
e. Belum kuatnya strategi mengenai anggaran yang digunakan
untuk pengembangan situs e-government.
f.
Sejumlah faktor seperti keamanan informasi, otentikasi,
dan standarisasi antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat
perhatian.
g.
Kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet
masih terdapat kesenjangan. Meskipun telah lama diatur dalam undang-undang
untuk segera diterapkan di seluruh sendi pemerintahan, namun tidak semua daerah
menerapkan sistem e-government.

Komentar
Posting Komentar